Bahas Strategi Evaluasi dan Rekomendasi Pansus
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Pansus Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya diterima oleh staf ahli dan perwakilan Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pengawasan LKPJ Gubernur. Konsultasi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, membahas beberapa poin penting seperti:
Format dan substansi evaluasi LKPJ berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru.
Parameter penilaian kinerja perangkat daerah, termasuk capaian indikator makro daerah dan efektivitas penggunaan anggaran.
Penyusunan rekomendasi Pansus sebagai masukan resmi DPRD kepada Kepala Daerah.
Iyam Maryani secara aktif terlibat dalam diskusi, terutama menyampaikan keprihatinan terhadap pelaksanaan sejumlah program di Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai belum optimal dalam menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“LKPJ bukan sekadar laporan administrasi. Ini adalah cermin dari bagaimana pemimpin daerah bekerja untuk rakyat. Evaluasi yang kami susun harus tajam, objektif, dan mampu mendorong perbaikan yang konkret,” ujar Iyam di sela kegiatan.
Soroti Kesehatan, Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan
Sebagai kader PDI Perjuangan dan berlatar belakang kebidanan, Iyam Maryani memberi perhatian khusus pada sektor kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan di daerah terpencil, serta program pemberdayaan perempuan yang dinilainya masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat, pelaporan yang jujur, dan evaluasi berbasis dampak sosial untuk menilai keberhasilan program.
“Kami ingin melihat apakah anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga miskin. LKPJ harus menjawab hal itu,” tegasnya.
Dukungan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Evaluasi Berkualitas
Kehadiran Iyam Maryani dalam konsultasi ini juga mencerminkan konsistensi Fraksi PDI Perjuangan dalam mendorong kualitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendorong LKPJ yang tidak hanya normatif, tapi menjadi instrumen pembenahan kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal yang penting bagi Pansus II dalam menyusun rekomendasi strategis kepada Bupati Tasikmalaya, baik dalam hal peningkatan pelayanan publik, perencanaan anggaran yang responsif, hingga penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
Penutup dan Rencana Tindak Lanjut
Setelah kegiatan konsultasi, Iyam Maryani menyampaikan bahwa hasil diskusi dan masukan dari DPRD Provinsi Jawa Barat akan dirangkum dan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal Pansus II DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami tidak ingin hasil LKPJ sekadar dibaca dan disahkan. Harus ada tindak lanjut nyata agar pemerintahan berjalan lebih baik, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih jujur dalam menilai kinerjanya,” tutupnya.
Narator : Acong
