LKPJ Harus Menjadi Instrumen Evaluasi yang Objektif dan Berdampak
Dalam sesi diskusi, H. Aef Syaripudin menekankan pentingnya LKPJ sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program-program pemerintah daerah secara akurat dan transparan. Ia menggarisbawahi bahwa LKPJ tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan harus berbasis capaian indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa proses evaluasi LKPJ bukan hanya soal administrasi, tapi menjadi momentum refleksi kinerja kepala daerah dan perangkatnya. Kami mendorong keterbukaan data, kejujuran dalam pelaporan, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD,” tegas H. Aef Syaripudin.
Ketua Komisi I: Kekuatan Regulasi Harus Diikuti dengan Konsistensi Pelaksanaan
Sementara itu, Ketua Komisi I, Andi Supriadi, juga menyoroti perlunya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai masih banyak persoalan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi konkret dari DPRD terhadap LKPJ.
“Regulasi kita sudah cukup kuat, namun implementasinya seringkali tidak maksimal. LKPJ adalah cermin dari akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah. Kami ingin memastikan bahwa DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra yang mendorong perbaikan,” ujar Andi.
Isu Strategis: Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kinerja OPD
Dalam konsultasi ini, Komisi I juga membahas sejumlah isu strategis yang kerap muncul dalam pembahasan LKPJ, khususnya yang berkaitan dengan:
Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tata kelola pemerintahan desa dan sinkronisasi program lintas sektor.
Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, seperti kependudukan, perizinan, dan penguatan kelembagaan pemerintahan lokal.
Jajaran Biro OKDA Provinsi Jawa Barat menyambut baik masukan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan menyampaikan beberapa rujukan teknis terbaru terkait penyusunan dan pembahasan LKPJ berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020.
Fraksi PDI Perjuangan Tegaskan Komitmen Terhadap Pengawasan Berkualitas
Hadirnya dua pimpinan Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan dalam konsultasi ini menunjukkan keseriusan fraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya memastikan bahwa semua program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membawa dampak nyata di tingkat bawah.
“Kami akan terus mengawal hasil konsultasi ini menjadi bagian dari pembahasan internal Komisi dan rapat paripurna LKPJ nanti. Fraksi PDI Perjuangan konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya dalam hal keterbukaan anggaran, efektivitas program, dan pelayanan publik yang merata,” pungkas H. Aef.
Penutup dan Langkah Selanjutnya
Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan catatan hasil konsultasi yang akan dijadikan bahan penyempurnaan evaluasi LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. DPRD Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Komisi I, akan menjadwalkan rapat lanjutan guna menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah
Narator : Acong
